Tuesday, February 16, 2010

Konflik Turki – Yunani Mengenai Siprus

Lokasi Siprus

Republik Siprus adalah sebuah negara pulau di Laut Tengah bagian timur, ±113 km di sebelah selatan Turki dan 120 km di sebelah barat Suriah. Ibu kotanya adalah Lefkosia (Nikosia). Kota penting lainnya adalah Lemesos (Limassol), Larnaca, Paphos, Ammochostos (Famagusta), dan Kyrenia.

Sebuah republik 70 kilometer di selatan Turki, 100 kilometer di barat Suriah. Tiga perempat wilayah negara itu berpantai biru Laut Mediterania. Seperempatnya, di sisi selatan, berbatas daratan dengan ”saudara” sepulau yang tak hendak mengakuinya sebagai negara, Republik Siprus. Memang, Republik Turki Siprus Utara, demikian disebut, bisa dibilang terbentuk dari konflik. Dulunya, wilayah ini bagian dari Republik Siprus. Inilah sebuah republik yang sunyi: daratan seluas 3.355 kilometer persegi (kira-kira lima kali luas DKI Jakarta) dan hanya dihuni sekitar 200 ribu orang (seperlima-puluh penduduk Jakarta). Meski demikian, hidup sehari-harinya memenuhi lazimnya sebuah negara merdeka. Ada pemerintahan dengan presiden dan menteri-menteri, ada kegiatan bisnis, dan orang bepergian dengan bebas. Semenjak tahun 1974, di bagian utara ada Republik Turki Siprus Utara, yang hanya diakui oleh Turki.

Latar Belakang Terbentuknya Republik Siprus

Sebenarnya, di awal penyebaran Islam, di abad ke-7, Khalifah Abu Bakar sempat berkuasa di Larnaka. Beberapa lama, Siprus menjadi tempat tinggal orang-orang Kristen dan Islam dengan damai. Kalau toh terjadi insiden, itu kecil-kecilan. Tapi, di abad ke-10, ketika Kekaisaran Byzantine berjaya, orang-orang Arab yang menetap di kawasan ini diusir habis. Sekitar tiga abad kemudian, Kekhalifahan Ottoman mengadakan perjanjian dengan Inggris untuk mengantisipasi serbuan Rusia setelah di sejumlah wilayah pasukannya dipukul mundur oleh Rusia. Perjanjian itu menyatakan Siprus di bawah administrasi Inggris, meski tetap termasuk dalam daerah kekuasaan Turki, kekuasaan Ottoman.

Perjanjian itu batal ketika meletus Perang Dunia I karena Turki memihak Jerman. Inggris pun menyatakan Siprus berada di bawah kekuasaannya. Di bawah kekuasaan Inggris Raya, pertentangan antara orang Siprus-Yunani dan Siprus-Turki makin menajam. Kelompok Siprus-Yunani menginginkan pulau ini diintegrasikan saja ke Yunani. Sebuah gagasan yang disebut enosis pun lahir. Situasi pun berubah kacau setelah seorang letnan kolonel Yunani membentuk pasukan gerilya bernama Ethniki Organosis Kipriakou Agonos (EOKA) untuk mewujudkan cita-cita enosis. Sasaran EOKA bukan cuma penguasa Inggris, melainkan juga orang Siprus-Turki. Kira-kira ide enosis mirip Serbia Raya di bekas Yugoslavia yang menginginkan etnis lain menjadi minoritas atau habis sama sekali. Inggris tak mudah dikalahkan rupanya. Dan menjelang akhir 1950-an, EOKA surut. Tapi tak lalu daerah koloni Inggris di Laut Mediterania ini menjadi tenteram.

Orang-orang Siprus-Turki yang merasakan tekanan dari EOKA menyuarakan kecemasannya. Dipimpin Fazil Kücük, mereka menuntut Siprus diserahkan saja kepada Turki, atau dilakukan pemisahan wilayah untuk kedua etnis. Konflik etnis itu bergaung pula di Turki dan Yunani. Masing-masing mendukung etnis yang dekat. Dan PBB pun tak punya usul penyelesaian. Akhirnya, perundingan dilangsungkan di Zurich, antara pemerintah Turki dan Yunani.

Kesepakatan dicapai di London, antara pemerintah kedua negara tersebut, ditambah perwakilan etnis Siprus-Yunani dan Siprus-Turki. Tentu, Inggis pun terlibat. Hasilnya, berdirilah Repu-blik Siprus yang mewadahi dua etnis, dua bahasa, dua kebudayaan. Nama negara ini pun dalam naskah-naskah resmi dinyatakan dalam dua bahasa: Greek Kipriaki Demokratia (Yunani) dan Turkish Kibris Cumhuriyeti (Turki). Uskup Makarios (mewakili etnis Siprus-Yunani) terpilih sebagai presiden, dan Fazil Kücük (Siprus-Turki) sebagai wakil presiden.

Undang-undang dasar pun disusun dengan penuh kompromi demi keadilan untuk kedua etnis. Dan itulah salah satu pemicu konflik. Uskup Makarios merasa sulit menerapkan UUD itu, lalu mengajukan 13 amandemen. Sang Wakil Presiden langsung menolak, begitu juga pemerintah Turki. Tak lama kemudian, pecah konflik etnis. Terbentuklah kantong-kantong permukiman untuk masing-masing etnis. Di tengah Nikosia (Lefkosa menurut bahasa Turki), ibu kota Siprus, garis demarkasi pun direntang, diawasi tentara Inggris. Pada 1964, pasukan perdamaian PBB pun dikirim ke Siprus. Sementara itu, ketika perundingan mencari solusi selalu gagal, Letkol Grivas kembali ke Siprus dari Yunani, membentuk EOKA gaya baru dengan misi lama: menyerukan di-gabungkannya Siprus ke Yunani.

Masalah pun semakin keruh ketika sejumlah perwira Yunani memimpin kudeta terhadap pemerintah Siprus. Seorang anggota EOKA, Nikos Sampson, dinyatakan sebagai presiden baru. Pemerintahan hasil kudeta itu pun jatuh setelah pendukungnya, junta militer di Yunani, roboh. Seseorang bernama Glafkos Clerides terpilih sebagai presiden baru Siprus (sampai sekarang). Tapi pemerintahan baru yang berwatak sipil ini telanjur punya beban berat bila menghendaki bersatunya kembali dua etnis di Siprus. Luka-luka di kedua belah pihak begitu parah. Bahkan, Siprus Utara, setelah terjadi pembersihan etnis di Bosnia, menyebut tragedi Siprus 1974 dan sebelumnya sebagai ”mendahului Bosnia”.

Garis demarkasi atau pemisah akhirnya tak cuma ditarik di tengah Lefkosa, tapi juga kemudian ditarik sampai ke pantai barat dan timur. Etnis Siprus-Turki yang kemudian mendapat pemimpin bernama Rauf R. Denktas itu pun pelan-pelan menyadari kenyataan baru bahwa Siprus sulit untuk tak terbagi. Maka, 15 November 1983, diproklamasikanlah Republik Turki Siprus Utara. Dunia menolak Siprus Utara. Republik Siprus, yang berdaulat dan menjadi anggota PBB, secara formal mendapat perlindungan dari campur tangan negara lain sejauh masalahnya adalah persoalan dalam negeri. Dan konflik etnis Siprus-Yunani dan Siprus-Turki agaknya dianggap sebagai masalah dalam negeri. Karena itu, operasi penyelamatan dari pasukan Turki, 20 Juli 1974, disebut sebagai invasi.

Permasalahan Republik Siprus dengan Uni Eropa

Trauma yang disebabkan penempatan 40 ribu tentara Turki di wilayah utara Siprus pada 1974, masih berbekas. Ketika itu 200 ribu orang keturunan Yunani diusir dari Siprus, kemudian 160 ribu orang keturunan Turki menduduki wilayahnya. Sampai kini antara republik Siprus Yunani di bagian Selatan, yang sejak 2004 menjadi anggota Uni Eropa, dengan Siprus Utara, yang hanya diakui oleh Turki, terdapat wilayah yang masih dipermasalahkan. Selama militer Turki tidak berada dibawah kontrol demokratis, bagi Siprus tidak ada solusi.

Siprus menuntut agar pemerintah Ankara meratifikasi Protokol Ankara. Dengan begitu kesepakatan perpajakan antara Uni Eropa dan Turki akan meliputi ke negara Uni Eropa lain, termasuk Siprus. Di mata Turki hal ini sama saja dengan mengakui kedaulatan Siprus yang dikuasasi Yunani. Penolakan Ankara terhadap Siprus, menyebabkan Uni Eropa menunda keanggotaan Turki. Siprus dapat tetap mengharapkan solidaritas Uni Eropa, selama wilayah kesepakatan perpajakan antara Uni Eropa dan Turki tidak meluas ke negara lainya.

Namun sejak beberapa waktu, Turki melucurkan sejumlah inisiatif agar Siprus bagian Turki yang berada di Utara pulau itu juga diakui internasional. Antara lain melalui hubungan dagang langsung dengan Uni Eropa dan pembangunan lapangan udara di utara Siprus Utara. Dua hal yang diblokir oleh pemerintah Siprus.


Nikosia, Wilayah Tak Bertuan

Pusat kota tua Nikosia, ibu kota Siprus dibagi dua menjadi Siprus-Yunani dan Sirpus Turki. Kedua bagian dipisah oleh wilayah tak bertuan. Dari situ orang bisa melihat ke seberang. Selama 30 tahun wilayah tersebut tidak dijamah, dan dijaga oleh pasukan PBB. Tak ada orang yang boleh membuat foto wilayah tak bertuan ini. Menurut seorang tentara Siprus yang sedang bertugas, wilayah itu sama dengan Berlin di jaman dulu. Ia berharap Uni Eropa dapat menyatukan kembali kedua wilayah Siprus. Tentara tersebut mencap tentara Turki yang berjaga di perbatasan sebagai pembunuh, karena menduduki wilayah Siprus sejak tahun 1974.

Tetapi setelah beberapa minggu, pemerintahan koalisi Turki-Yunani berakhir karena warga Siprus-Turki tidak mau menyerahkan hak veto mereka. Dan alasan ini digunakan gerakan gerilya Eyoka untuk kembali memulai pertempuran untuk kembali bergabung dengan Yunani. Gerakan ini melucuti senjata dan memulangkan polisi Siprus-Turki. Sejak itu minoritas warga Turki harus mempertahankan diri di kantong Utara dan melawan serangan Eyoka. Sementara PBB yang hanya mengakui pemerintahan Siprus-Yunani, hanya bisa melihat saja.

Kerusuhan warga

Pada tahun 1956 mulai dipasang batas antara wilayah Yunani dan Turki di ibukota Siprus itu. Perlawanan orang Siprus Yunani terhadap Penjajah Inggris tidak didukung kalangan Siprus Turki dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Siprus, pecah kerusuhan antara dua kelompok warga itu.

Pada tahun 1959 Nikosia kembali bersatu, ketika Siprus merdeka yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Zürich. Tetapi pada tahun 1963, ketegangan antar kedua suku bangsa itu menyebabkan perkelahian gawat. Jalan Ledra, Ledra adalah nama Yunani kuno bagi Siprus, kembali ditutup. Pada tahun 1968, pagar kawat berduri itu dibuka ketika pembatasan gerak-gerik warga Siprus Turki dicabut. Waktu itu mereka kembali bisa bertandang ke wilayah Yunani, tetapi orang-orang Yunani tetap tidak berani melawat ke wilayah Turki. Pada tahun 1975 menyusul kudeta di Yunani dan invasi Turki, Jalan Ledra benar-benar ditutup rapat. Bahkan sampai disebut binatang pun tidak bisa lagi melewati jalan itu.

Selama lebih dari 50 tahun, titik kontrol Ledra merupakan sumber kericuhan, kekerasan dan perpecahan. Di bawah PBB, yang mengawasi wilayah peka ini, Kamis pagi tadi berlangsung upacara kecil. Ozdil Nami, penasehat pemimpin Sirpus Turki Mehmet Ali Talat dan Iacovou, penasehat presiden Dimitris Chritofias ditambah kedua walikota Nikosia hadir pada upacara pembukaan Jalan Ledra.
Terobosan

Massa yang hadir pada kedua sisi jalan menanti tanda kapan bisa menyeberanginya. Perbedaan nuansa pada kedua sisi cukup mencolok. Suasana wilayah Turki sangat semarak, dengan tambur dan nyanyian. Sedangkan bagian Yunani hanya menanti-nanti, dengan banyak polisi dan orang-orang yang menanti dalam antrean panjang.
Kaum Siprus Yunani tampak tidak ingin merayakannya. Karena sangat sulit menerima kalau mereka harus memperlihatkan paspor dan mengisi formulir permohonan visa sebelum melangkah ke wilayah utara kota itu. Kegembiraan baru tercipta jika seluruh barikade dihilangkan, kata mereka.

Namun, kendati adanya kekecewaan, peristiwa ini merupakan terobosan dalam hubungan antara kalangan Yunani dan Turki. Sejak Dimitris Christofias menjabat presiden 1 Maret lalu, terdapat lebih banyak kemajuan dibanding lima tahun kepemimpinan pendahulunya. Tiga pekan setelahnya kedua pemimpin saling bertemu, di bawah bimbingan PBB. Dalam pembicaraan selama empat jam itu akhirnya dicapai terobosan bagi masalah yang selama ini tidak terselesaikan.

Kesepakatan baru

Dalam seminggu terbentuk kelompok kerja dan komisi teknis untuk mempersiapkan KTT kedua pemimpin. Sejak 2006, 50 pertemuan sebelumnya gagal menyepakati nama kelompok kerja itu. Sekarang mereka dapat memulainya, sehingga Talat dan Christofias dalam tiga bulan dapat mempersiapkan kesepakatan baru.


Beberapa Solusi bagi Siprus

Perjanjian Lausanne

Perjanjian Lausanne adalah perjanjian natara Turki dan Yunani yang berkaitan dengan perubahan penduduk, pencaplokan dan perjanjian-perjanjian kecil lainnya. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 24 Juli 1923. Yang berperan dalam perjanjian ini adalah dua tokoh utama yang saling bertentangan, yaitu, Lord Curzon dan Jenderal Ismet Pasha. Ismet mempertahankan agar Mosul tetap masuk Turki dan menghapus kapitulasi, sedangkan Curzon tidak menyetujui kedua poin tersebut. Salah satu isi perjanjian Lausanne meliputi:

1.1 Klausul teritorial

Kesatuan etnis Turki diakui dan pemisahan dari tanah Arabia ditegaskan. Turki memperoleh kembali Thrace Timur sampai Sungai Maritza dan kota Karagach di tepi baratnya. Pulau Imbros dan Tenedos diserahkan kepada Turki, tetapi pulau-pulau lain di Laut Aegea ditetapkan bagi Yunani. Dodecanese milik Italia sedangkan Siprus milik Inggris ditegaskan.

Penyelesaian Siprus

Bersamaan dengan kerusuhan di pedalaman Arab (1958-1960), Ankara juga harus menghadapi persoalan status Siprus, koloni yang diduduki Inggris sejak tahun 1878. Gerakan bawah tanah kelompok Yunani pimpinan Kolonel George Grivas yang didukung oleh Archbishop Makarios muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan atau bergabung dengan Yunani. Pada mulanya Inggris enggan mengabulkan tuntutan mereka sebab Siprus tinggal satu-satunya pangkalan London di Timur Tengah, dan juga karena pertimbangan kerawanan Turki. Pemerintah Turki menolak kemerdekaan Siprus dibawah pemerintahan keturunan Yunani, sebaliknya menuntut pemisahan antara komponen Yunani dan Komponen Turki jika kekuasaan Inggris akan diakhiri. Pada 19 Februari 1959, perwakilan dari Turki Siprus dan Yunani Siprus berkumpul di London yang juga melibatkan Inggris. Hasil perjanjian tersebut antara lain:

1.Siprus menjadi negara merdeka sejak 19 Februari 1959
2.Pemerintahan Siprus dibagi antara keturunan Yunani dan keturunan Turki dengan perbandingan 7:3
3.Inggris tetap mempunyai pangkalan militer dan angkatan laut di Siprus.
4.Turki dan Yunani menempatkan kontingen-kontingen militernyasebagai pengakuan atas kepentingan khusus mereka di pulau ini.

Perjanjian London ini ditandatangani oleh para pemimpin Turki dan Yunani, Adnan Menderes dan Konstantin Karamanlis, yang berhasil meredakan ketegangan kedua negara sejak tahun 1955 dan mengancam keberadaan NATO. Pada 16 Agustus 1960 Turki mendaratkan 650 tentaranya untuk ditempatkan di republik baru itu.

Studi Analisis

Definisi Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Perselisihan Teritorial

Di antara konflik internasional yang dapat diukur, persoalan wilayah menjadi sangat penting, karena hal tersebut merupakan sifat alamiah teritorial sebuah negara. Konflik atas kontrol wilayah dapat dibedakan dalam dua variasi : Perselisihan territorial (mengenai garis perbatasan) dan konflik atas kontrol keseluruhan wilayah termasuk perbatasan.

Mempertimbangkan perbedaan utama mengenai penarikan garis batas antara kedua negara tersebut, maka negara harus mengontrol wilayah yang diperselisihkan. Karena nilai wilayah negara hampir sama dengan kesetiaan dan kefanatikan, perselisihan batas negara cenderung menjadi persoalan yang keras dalam hubungan internasional. Negara tidak akan menukar wilayahnya untuk mendapatkan uang atau imbalan apapun yang positif.

Karena hubungannya dengan integritas negara, wilayah menjadi jauh lebih berharga daripada nilai ekonomi atau strategi yang mereka ambil secara bersamaan, Nilai suatu wilayah dalam wilayah pusat suatu negara sepertinya tidak berkurang, walaupun pengurangan kejelasan dalam nilai yang melekat pada wilayah melebihi waktu, seperti teknologi yang telah berkembang.

Secara historis, wilayah merupakan basis dari produksi ekonomi, agrikultur dan penyediaan bahan mentah, bahkan dalam masa Sun Tzu pernah dikatakan, “tanah adalah dasar dari Negara”, karena pada masa itu dalam masyarakat pertanian, sistem internasional berkembang. Kemenangan dan kekalahan dalam perang artinya memperoleh atau kehilangan wilayah, bersamaan dengan kekayaan dankekuasaan dalam jangka panjang. Pada abad 20, bagaimanapun lebih banyak kemakmuran diperoleh dari perdagangan dan teknologi daripada agrikultur. Harga dari sebagian besar perselisihan teritorial, tampak lebih banyak pada keuntungan ekonomi daripada wilayah.

Gerakan Separatis

Usaha-usaha provinsi dan wilayah untuk berpisah dari negara induknya, adalah model khusus dari konflik perbatasan. Bukan batas dari dua negara, tetapi usaha dari bagian negara itu sendiri untuk membuat perbaikan sendiri sebagai negara baru. Sebagian besar pemisahan diri ini terjadi hampir di seluruh dunia, dengan kadar keefektifan politis yang berbeda-beda, tetapi hanya sebagian kecil saja dari mereka yang sukses untuk berpisah. Negara induk hampir mencoba untuk menahan wilayah tersebut tetap menjadi bagiannya.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa, perang pemisahan diri dapat menjadi besar dan mematikan dan mereka dapat dengan mudah menetapkan batas internasional baru atau menariknya dari negara lain. Munculnya penyeberangan perbatasan ini terutama sekali terjadi apabila anggota dari kelompok etnis atau kelompok religi menjangkau dua sisi perbatasan, tetapi menjadi minoritas di negara lain. Pola ini ditemukan dalam kasus-kasus di Bosnia-Serbia, Moldova-Russia, Irak-Iran dan India-Pakistan. Dalam beberapa kasus pra pejuang pemisahan diri berharap untuk menggabungkan wilayah mereka dengan negara yang berdekatan (seperti dalam usaha untuk mendirikan “Greater Serbia”), di mana menghasilkan sejumlah penarikan batas internasional, tetapi norma-norma internasional tidak menghendaki hasil dengan cara tersebut.

Norma internasional yang kuat tentang kedaulatan dan integritas teritorial, memperlakukan gerakan pemisahan diri sebagai masalah dalam negeri yang kurang berpengaruh kepada negara lain. Walaupun konflik pemisahan diri seringkali melanggar batas internasional, komunitas internasional cenderung memperlakukan permasalahan tersebut secara ringan, apabila penyerbuan melewati perbatasan tersebut bersifat sementara. Prinsip umumnya adalah : “bahwa ada negaranegara yang mempunyai masalah dalamnegeri masing-masing dan terdapat kelompok5 kelompok atau daerah yang tidak puas, jadi negara-negara harus bersatu dalam kedaulatan integritas teritorial”.
Norma yang menentang pelanggaran perbatasan tidak dapat diterapkan pada kasus dekolonisasi, hanya keberadaan integritas teritorial negara yang dilindungi oleh norma internasional. Sebagai contoh, ketika kerajaan Portugal pecah pada tahun 1975, koloni Timor Timur diinvasi dan kemudian menjadi bagian dari Indonesia.

Book Source

Lenczowski, George. Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia, 3rd edition. Page: 72-108.

Web Source

http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/eropa/eropa/siprus_dan_ue.html-redirected 220809 1:29am
http://www.kapanlagi.com/h/turki-minta-referendum-di-siprus-akhir-2009.html 220809 1:30am
http://www.tor.cn/dw/article/0,,3220412,00.html 220809 1:31 am
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/07/25/0277.html 220809 1:32 am
http://nn-no.facebook.com/topic.php?uid=65363162626&topic=10335 220809 1:33 am
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3242595,00.html 220809 1:34 am
http://www.kapanlagi.com/h/0000161476_print.html 220809 4:18pm
http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2001/08/27/SEL/mbm.20010827.SEL82974.id.html 220809 4:19pm
http://www.menkokesra.go.id/content/view/2217/39/ 220809 4:20pm
http://www.matabumi.com/berita/new-stalin-muncul-di-siprus 220809 4:21pm
http://kompas.co.id/read/xml/2008/02/24/00093136/stalinis.muncul.di.siprus 220809 4:22pm
http://rezaantonius.multiply.com/journal/item/12/Model-model_Transitional_Justice 220809 4:32pm

0 comments: