Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973)

Latar Belakang dan Sejarah

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973) adalah salah satu dari 12 perjanjian-perjanjian internasional yang dikaji oleh PBB sebagai pusat pengkajian akan perjanjian-perjanjian internasional terkait tentang masalah terorisme. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 1977.

Konvensi mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang yang dilindungi secara internasional, termasuk agen diplomatik (juga disebut sebagai "Konvensi Perlindungan Diplomat") ini diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 14 Desember 1973. Ini adalah salah satu dari serangkaian "sektoral" anti-terorisme yang dinegosiasikan dalam konvensi PBB dan badan-badan khusus. Dibangun atas kodifikasi besar konvensi di bidang hak-hak istimewa dan kekebalan, termasuk Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik dan konsuler. Pada bulan Februari 1971, organisasi negara-negara Amerika telah mengadopsi sebuah konvensi sebagai subjek. Konvensi ini dinegosiasikan dalam menanggapi serentetan penculikan dan pembunuhan agen diplomatik yang dimulai pada akhir 1960-an, seperti pembunuhan von Spreti, Duta Besar Republik Federal Jerman di Guatemala. Adopsi konvensi sektoral biasanya terjadi sebagai tanggapan terhadap peristiwa-peristiwa seperti: pembajakan pesawat, pesawat sabotase, serangan pada pengiriman, dan lain-lain.

Konvensi ini diuraikan selama hanya dua tahun, dengan kerjasama yang erat antara Komisi Hukum Internasional (ILC) dan Komite Keenam Majelis Umum PBB. Inisiatif untuk konvensi berasal dari ILC, yang pada sesi dengan 1971, atas usul dari anggota Amerika, Richard D. Kearney, memutuskan bahwa, jika majelis begitu diminta, akan menyiapkan rancangan artikel tentang kejahatan seperti pembunuhan, penculikan dan serangan pada diplomat dan orang lain berhak mendapat perlindungan khusus di bawah hukum internasional. beberapa tahun sebelumnya, majelis umum pernah meminta ILC untuk menyiapkan artikel tersebut. ILC begitu cepat, pada sesi berikutnya pada tahun 1972, tanpa beralih pada prosedur yang biasa menunjuk pelapor khusus. Sebaliknya, Jepang, Senjin Tsuruoka, memimpin kelompok kerja. Setelah pada awalnya mempertimbangkan masalah kemudian pada tahun 1972, Komite keenam menyelesaikan tahap negosiasi antar pemerintah dalam perjalanan dari sesi reguler pada tahun 1973, banyak pekerjaan yang dilakukan dalam Panitia Penyusunan Komite Keenam.

Istilah "orang-orang yang dilindungi secara internasional" adalah baru dan tidak memiliki arti khusus di luar konteks Konvensi. Tujuannya adalah untuk menutupi semua orang berhak berdasarkan hukum internasional untuk perlindungan khusus dari setiap serangan terhadap orang nya, kebebasan dan martabat. Ini mencerminkan bahasa pasal 29 dari Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik dan artikel yang sesuai konvensi lain mengenai hak istimewa dan kekebalan. Definisi dalam pasal 1 secara tegas mencakup Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Menteri Luar Negeri, sehingga menegaskan kembali posisi khusus ketiga pemegang jabatan.

Tujuan

Kejahatan terhadap agen diplomatik dan orang lain yang dilindungi secara internasional membuat ancaman serius terhadap pemeliharaan hubungan internasional normal yang diperlukan untuk kerjasama antara Tujuan Konvensi ini adalah untuk menetapkan langkah-langkah efektif untuk pencegahan dan hukuman atas kejahatan yang dilakukan.

Ketentuan Konvensi

Konvensi berlaku untuk kejahatan keterlibatan langsung atau keterlibatan dalam pembunuhan, penculikan, atau serangan, apakah sebenarnya, mencoba atau terancam, pada orang, tempat-tempat resmi, akomodasi swasta atau sarana transportasi agen diplomatik dan lain "orang-orang yang dilindungi secara internasional". Orang yang dilindungi secara internasional didefinisikan sebagai Kepala Negara atau Pemerintah, Menteri Luar Negeri, pejabat negara dan wakil-wakil dari organisasi internasional berhak mendapat perlindungan khusus di negara asing, dan keluarga mereka.

Pihak-pihak berkewajiban untuk menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dijelaskan, yang mana pelaku pelanggaran-pelanggaran dihukum dengan hukuman yang sesuai, membawa pelaku ke dalam tahanan, menuntut atau mengekstradisi pelanggar terduga, bekerjasama dalamlangkah-langkah pencegahan dan bertukar informasi dan bukti yang diperlukan dalam proses pidana terkait. Sebagaimana dimaksud dalam Konvensi, bahwa yang dianggap sebagai pelanggaran patut diserahkan kepada pihak-pihak yang ada di bawah perjanjian ekstradisi, dan di bawah Konvensi itu sendiri.

Konvensi ini tertutup untuk masalah penandatanganan. Jika dilakukan, harus berserta ratifikasi oleh penandatanganan para anggota serikat. Namun, konvensi ini terbuka bagi setiap negara (Pasal 15 dan 16).

Siapa saja yang diduga sebagai pelaku penuntut, maka harus siap untuk menjalani keseluruhan proses dan harus menyampaikan hasil akhir kepada Sekretaris-Jenderal PBB (Pasal 11).